Tolak BBM Naik, Gerindra Bantah Bermanuver

JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) DPR, Edi Prabowo, mengatakan fraksinya tetap dalam posisi menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terhitung 1 April mendatang.

“Untuk kesekian kalinya, Gerindra kembali menegaskan bahwa kita menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM,” kata Edi Prabowo, di hadapan pengurus DPP Serikat Rakyat Miskin Indonesia, dipimpin ketua umumnya Wahida Baharuddin Upa, di ruang Fraksi Gerindra, gedung Nusantara I, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/3).

Sikap tegas Gerindra ini, lanjutnya, bukan akrobat politik praktis tapi salah satu wujud dari komitmen Gerindra untuk menyejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Jadi tuntutan Serikat Rakyat Miskin Indonesia yang kini tengah menggelar aksi demo di depan DPR sejalan dengan sikap Gerindra. Gerindra akan tetap berpegang pada Pasal 7 Ayat 6 dari UU APBN 2012 yang tidak memberi peluang bagi pemerintah untuk menaikkan harga dan mengurangi subsidi BBM,” tegasnya.

Dijelaskannya, kalau pemerintah tidak menaikan harga BBM dalam negeri sebagai efek dari naiknya harga BBM di luar negeri, APBN hanya perlu tambahan sekitar Rp55 triliun.

“Dari sisi politik anggaran teramat mudah untuk menutupinya yakni dengan cara menggeser sedikit anggaran rutin birokrasi sebesar 54 persen dari total Rp1435 triliun. Kalau cara itu yang ditempuh pasti masyarakat merasa diperlakukan adil,” kata Edi Prabowo.

Sementara Ketum DPP Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Wahida Barharuddin Upa, didampingi sekitar enam rekannya mengatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah memikirkan kesulitan rakyatnya yang terhimpit kemiskinan.

“Pemerintahan SBY tidak pernah berupaya memikirkan rakyatnya yang terhimpit kemiskinan. Beliau justru sangat responsif terhadap maunya pasar bebas,” kata Wahida.

Padahal Pasal 33 UUD 45 melindungi rakyat Indonesia bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia harus diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kepentingan asing, imbuhnya.

“Karena amanat konstitusi itu pula maka DPP Serikat Rakyat Miskin Indonesia mengusung sekitar 700 massanya berunjuk rasa di depan gedung DPR, menuntut Presiden SBY tidak menaikkan harga BBM dan mengingatkan bahwa presiden sudah melanggar UUD,” tegasnya.

(jpnn.com)